Jakarta, Retensi.id – Proyek pengadaan kalender dilelang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejumlah Rp955 juta dari anggaran APBN 2022.
Berdasarkan situs LPSE DPR RI, ‘Pencetakan Kalender DPR RI’ merupakan nama tender tersebut dan diberi kode 739087.
Tender tersebut dibuat pada tanggal 23 Agustus 2022 dan berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Saat ini, tender telah berada di tahap pengumuman pasca kualifikasi.
Dalam situs LPSE DPR RI tertulis, “Jenis pengadaan: pengadaan barang. Metode pengadaan: Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Tahun anggaran APBN 2022. Nilai Pagu Paket Rp955.737.000. Nilai HPS Paket Rp901.875.000.”
Kontrak berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus. Lokasi pekerjaan di Gedung DPR RI yaitu di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan kritik terhadap proyek kalender tersebut untuk dihentikan atau dikurangi anggarannya. Hal ini disampaikan oleh peneliti Formappi Lucius Karus pada Sabtu (27/8/2022).
Lucius mengatakan bahwa pengadaan kalender oleh DPR sesekali dibuat sederhana agar sekaligus memperlihatkan kepedulian terhadap rakyat.
Kebijakan yang tidak pupulis terpaksa dikeluarkan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM yang memperlihatkan sulitnya kondisi perekonomian.
Lucius mengungkapkan bahwa sulitnya konsidi perekonomian tersebut tidak berpengaruh terhadap rencana DPR yang banyak menyedot anggaran negara untuk kebutuhan yang tidak berkaitan sama sekali dengan perekonomian rakyat. Hal ini yaitu pembuatan kalender.
“Jangankan menyumbang pikiran untuk membantu rakyat di tengah rencana menaikkan BBM, DPR justru terlihat seolah-olah menyindir rakyat dengan tetap bersolek pakai kalender mahal di hadapan situasi perekonomian sulit yang dihadapi bangsa,” kritik Lucius.
Jawab Kritik oleh Sekjen DPR
Kritik yang disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) terkait anggaran Rp995 juta untuk mencetak kalender, dijawab oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar.
Indra mengatakan bahwa DPR menganggarkan kalender dengan harga satuan Rp27ribu dengan kondisi masih harga perkiraan sendiri (HPS).
Indra menganggap bahwa segala hal yang dilakukan DPR tidak boleh dilakukan dan Formappi tidak mengetahui harga satuan kalender tersebut.
Formappi kembali ditanyai oleh Indra, apakah masih terlalu mahal dengan kalender harga Rp27 ribu yang masih HPS.
“Kalau lembaga pemerintah boleh bikin kalender mewah-mewah, DPR bikin kalender sederhana enggak boleh?” tanya Indra.
Jika ingin membuat catatan, Formappi seharusnya seimbang dengan data dan pembanding yang jelas.
Jangan semua yang dikerjakan DPR, kata Indra, tidak ada yang positif dari sudut pandang Formappi.
Selain itu, Indra juga menilai bahwa Formappi hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu saja, diantaranya narasi ‘rakyat lagi susah’, ‘rakyat lagi lapar’, dan saat ini ‘rakyat lagi naik BBM’.
Indra lantas meminta, dalam sebuah debat terbuka dipertemukan dengan Formappi agar publik menjadi mengetahui hal tersebut.
