Jakarta, Retensi.id – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI merespons terkait adanya laporan kasus pencabulan di Jakarta, Semarang, dan Lamongan yang dilakukan oleh DK Anggota DPR RI. Wakil Ketua MKD DPR RI
JAKARTA, RETENSI.ID – Tim Pengawas (timwas) Haji DPR RI menemukan, sejumlah merk asal Indonesia dibajak negara lain. Beberapa merk tersebut di antaranya rojo lele untuk tepung, pandan wangi untuk beras dan sejumlah merk Indonesia lainnya. Sementara/ tepung dan beras tersebut diproduksi oleh negara lain, yakni Thailand.
Anggota Timwas Haji Marwan Dasopang mengatakan, hal itu dilakukan guna mengakali aturan terkait penyediaan bahan baku untuk katering jemaah haji asal Indonesia. Pasalnya, DPR RI sudah memutuskan, bahan baku katering harus menggunakan produk nusantara. Dia menilai, ini merupakan kealpaan atau ketidakmampuan menteri perdagangan.
“Karena sudah membuat keputusan ketentuan harus bahan baku nusantara maka pihak lain mencaplok merk nusantara. Rojo lele, pandan wangi dan macam – macam. Saya kira ini merupakan kealpaan atau ketidakmampuan menteri perdagangan. Atau sengaja dibiarkan,” ujar Wakil ketua Komisi VIII DPR RI ini di lokasi sidak, Selasa (11/06/2024).
Selain itu, timwas juga menemukan sebagian besar bahan baku untuk katering haji asal Indonesia masih ekspor. Hanya kerupuk yang didatangkan dari Indonesia. Sementara beras dan tepung sagu masih dari Thailand. Padahal katanya Indonesia adalah produsen sagu paling besar sedunia.
Komisi VIII akan merekomendasikan ke komisi lain, seperti komisi VI agar selain bernilai ibadah, haji juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai nilai ekonomi jemaah haji Indonesia justru dinikmati negara lain. Sebelumnya, Timwas Haji DPR RI mengecek sejumlah sektor terkait pelayanan jemaah haji. Salah satu yang dicek terkait katering untuk Jemaah. Ada dua katering yang disambangi, yakni Al Ahmadi dan Subul.
Don't Miss
Pemilihan umum merupakan momen penting bagi masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang dianggap mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat legislatif. Greez Numberi, calon legislatif DPR RI nomor urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Papua Barat hadir dengan komitmen tinggi untuk mensejahterakan masyarakat desa yang wilayahnya kaya akan keberagaman budaya dan alam.
Greez Numberi merupakan calon legislatif DPR RI nomor urut 2 dari PAN mewakili Papua Barat yang meliputi wilayah Manokwari, Fak Fak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.
Greez telah melakukan kunjungan langsung ke berbagai desa, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan komitmen mereka untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh penduduk setempat. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara calon legislator dan konstituennya, serta membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Caleg DPR RI Papua Barat dengan nomor urut 2 dari PAN ini aktif melakukan kunjungan ke desa-desa di Papua Barat. Dalam kunjungannya, beliau berfokus pada mendengarkan beragam aspirasi dan masalah yang dihadapi masyarakat setempat.
“Kami hadir di sini untuk mendengarkan suara masyarakat untuk memahami permasalahan yang dihadapi, dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Saya percaya, kita dapat menciptakan kebijakan yang berdampak positif dan mensejahterakan semua lapisan masyarakat, terutama di desa-desa yang seringkali menjadi garda terdepan dalam pembangunan,” ucap Greez Numberi.
Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, Greez juga menyoroti beberapa isu krusial yang dihadapi Papua Barat, seperti akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Komitmen ini tidak hanya sebatas retorika politik, namun juga diikuti dengan perencanaan konkret dan program kerja yang dapat diimplementasikan setelah terpilih sebagai anggota legislatif.
Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Greez juga menyampaikan kunjungan ke desa-desa ini menjadi langkah awal yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan representasi yang lebih baik.
“Dengan adanya keterlibatan langsung dalam mendengarkan suara masyarakat, diharapkan pembangunan di Papua Barat dapat lebih relevan dan merata, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya,” ujar Greez.
Don't Miss
JAKARTA, RETENSI.ID – Anggota Komisi III DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek) menegaskan Polri agar bersikap tegas dalam memberantas praktek judi online dan judi offline. Hal tersebut ia sampaikan saat berada dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri pada hari Jumat (01/09/23).
Awiek juga menyarankan adanya kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar saling sinkronisasi, memerhatikan perputaran uang yang begitu besar agar dapat diungkap secara jelas.
“Disinyalir berdasarkan data Kominfo Sejak tahun 2018 sampai 19 Juli 2023 ada sekitar 846.047 konten situs judi online yang telah diblokir. Dengan jumlah perputaran uang menurut PPATK sejak 2021 Rp 57 triliun dan tahun 2022 Rp 81 triliun,” ucap Awiek pada hari Sabtu (02/09/2023).
Awiek juga mengatakan jika judi online dapat menjadikan kecanduan bagi masyarakat. Karena hanya dengan bermodalkan handphone dan uang puluhan ribu saja masyarakat sudah bisa dapat ikut dalam praktek judi online dan berpotensi melakukan tindakan kriminal.
“Sehingga dapat merusak kesehatan mental, menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Kesehatan mental terganggu, dapat membuat pemainnya menjadi lebih emosional, stres karena kecanduan dan kalah dalam permainan, serta menambah kemiskinan semakin meningkat,” lanjut Awiek.
Terakhir, Awiek menegaskan jika kasus pencurian data pribadi melalui judi online sering terjadi. Sebab, data yang digunakan oleh masyarakat untuk mendaftar judi online bisa dipakai dan dijual untuk kepentingan yang tidak baik.
Don't Miss
Jakarta, Retensi.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemberlakuan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok rata-rata 10 persen mulai 1 Januari 2023.
“Segera (Peraturan Menteri Keuangan/PMK soal cukai). Berdasarkan ini, segera. Berlaku mulai Januari (2023),” tegasnya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Senin (12/12).
Ani, sapaan akrabnya, menyampaikan hal tersebut selepas rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2023.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mempertanyakan soal kejelasan roadmap alias peta jalan penerapan cukai hasil tembakau (CHT) tersebut.
Menurut Kamrussamad, belum ada kejelasan dari roadmap Kemenkeu soal penetapan kenaikan cukai rokok tahun depan. Dia juga menyoroti soal peredaran rokok ilegal yang terus berada di atas 5 persen.
“Rokok ilegal 5,5 persen pada 2022, kapan ini bisa ditekan di bawah angka 3 atau 2 persen? Karena semrawutnya, roadmapnya itu tidak jelas arah kebijakan, maka selalu rokok ilegal berkisar di atas 5 persen. Inilah bagian dari kebocoran negara,” tegasnya dalam rapat.
Di lain sisi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu berdalih soal lambannya penetapan roadmap cukai rokok.
Menurutnya, roadmap tersebut memang mengkombinasikan banyak pihak. Febrio menegaskan pihaknya selalu memperhatikan aspek kesehatan.
Selain itu, Kemenkeu selalu memperhatikan aspek ketenagakerjaan dan industri terkait. Kemudian, aspek penerimaan negara.
“Terakhir, aspek penegakan hukum. Nah, jadi paling tidak dari setiap tahun kita lakukan itu. Empat itu selalu ada. Inilah yang kita pastikan minimal akan dicover di dalam roadmap,” tegas Febrio di Kompleks DPR RI, Senin (12/12).
Menurut Febrio, kepentingan-kepentingan ini tidak semuanya selalu searah. Misalnya, dari pihak yang ingin menekankan aspek kesehatan belum tentu searah dengan pihak dari sisi penciptaan lapangan kerja.
Don't Miss
Jakarta, Retensi.id – Wacana potong generasi dalam pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa saja terjadi jika Presiden Jokowi menginginkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.
Akan tetapi langkah tersebut diminta Fahmi untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dengan perencanaan dan pengendalian personel yang cermat untuk mencegah persoalan lain. Persoalan ini termasuk adanya potensi friksi di tubuh militer antara perwira senior dan junior yang tidak diinginkan.
Fahmi menyampaikan pernyataan tersebut sebagai sikap atas wacana potong generasi dalam pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masa pensiun Desember 2022 yang disampaikan oleh anggota DPR Effendi Simbolon.
Wacana tersebut disampaikan Effendi pada Senin (5/9/2022) dalam Rapat Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf AD, AL, dan AU.
Fahmi mengungkapkan bahwa tidak menampik friksi antar matra hingga antar faksi yang selalu berpeluang hadir di lembaga militer. Tetapi perlu ada batas ketidakselarasan.
Batas tersebut diantaranya yaitu tetap memiliki loyalitas pada negara dan konstitusi, pada panglima tertinggi sepanjang hal itu layak, serta pada peraturan perundangan. Selanjutnya, batasan hierarkis dan peran kewenangan.
Fahmi menambahkan bahwa rencana potong generasi dalam suksesi panglima TNI setelah Jenderal Andika Perkasa tidak sesederhana yang disampaikan Effendi Simbolon. Hanya mungkin dilakukan jika terjadi pergantian di level pejabat kepala staf angkatan dalam waktu dekat.
Alasannya, syarat menjadi Panglima adalah pernah atau sedang menjabat Kepala Staf Angkatan.
Don't Miss
Jakarta, Retensi.id – Proyek pengadaan kalender dilelang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejumlah Rp955 juta dari anggaran APBN 2022.
Berdasarkan situs LPSE DPR RI, ‘Pencetakan Kalender DPR RI’ merupakan nama tender tersebut dan diberi kode 739087.
Tender tersebut dibuat pada tanggal 23 Agustus 2022 dan berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Saat ini, tender telah berada di tahap pengumuman pasca kualifikasi.
Dalam situs LPSE DPR RI tertulis, “Jenis pengadaan: pengadaan barang. Metode pengadaan: Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Tahun anggaran APBN 2022. Nilai Pagu Paket Rp955.737.000. Nilai HPS Paket Rp901.875.000.”
Kontrak berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus. Lokasi pekerjaan di Gedung DPR RI yaitu di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan kritik terhadap proyek kalender tersebut untuk dihentikan atau dikurangi anggarannya. Hal ini disampaikan oleh peneliti Formappi Lucius Karus pada Sabtu (27/8/2022).
Lucius mengatakan bahwa pengadaan kalender oleh DPR sesekali dibuat sederhana agar sekaligus memperlihatkan kepedulian terhadap rakyat.
Kebijakan yang tidak pupulis terpaksa dikeluarkan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM yang memperlihatkan sulitnya kondisi perekonomian.
Lucius mengungkapkan bahwa sulitnya konsidi perekonomian tersebut tidak berpengaruh terhadap rencana DPR yang banyak menyedot anggaran negara untuk kebutuhan yang tidak berkaitan sama sekali dengan perekonomian rakyat. Hal ini yaitu pembuatan kalender.
“Jangankan menyumbang pikiran untuk membantu rakyat di tengah rencana menaikkan BBM, DPR justru terlihat seolah-olah menyindir rakyat dengan tetap bersolek pakai kalender mahal di hadapan situasi perekonomian sulit yang dihadapi bangsa,” kritik Lucius.
Jawab Kritik oleh Sekjen DPR
Kritik yang disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) terkait anggaran Rp995 juta untuk mencetak kalender, dijawab oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar.
Indra mengatakan bahwa DPR menganggarkan kalender dengan harga satuan Rp27ribu dengan kondisi masih harga perkiraan sendiri (HPS).
Indra menganggap bahwa segala hal yang dilakukan DPR tidak boleh dilakukan dan Formappi tidak mengetahui harga satuan kalender tersebut.
Formappi kembali ditanyai oleh Indra, apakah masih terlalu mahal dengan kalender harga Rp27 ribu yang masih HPS.
“Kalau lembaga pemerintah boleh bikin kalender mewah-mewah, DPR bikin kalender sederhana enggak boleh?” tanya Indra.
Jika ingin membuat catatan, Formappi seharusnya seimbang dengan data dan pembanding yang jelas.
Jangan semua yang dikerjakan DPR, kata Indra, tidak ada yang positif dari sudut pandang Formappi.
Selain itu, Indra juga menilai bahwa Formappi hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu saja, diantaranya narasi ‘rakyat lagi susah’, ‘rakyat lagi lapar’, dan saat ini ‘rakyat lagi naik BBM’.
Indra lantas meminta, dalam sebuah debat terbuka dipertemukan dengan Formappi agar publik menjadi mengetahui hal tersebut.
Don't Miss
Jakarta, Retensi.id – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI merespons terkait adanya laporan kasus pencabulan di Jakarta, Semarang, dan Lamongan yang dilakukan oleh DK Anggota DPR RI.
Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman pada Kamis (14/7/2022) mengungkapkan jika kasus diadukan ke MKD maka aduan tersebut akan diperlakukan sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Beracara MKD.
Menurut Pasal 8 dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015, pemenuhan syarat formil akan dicek terlebih dahulu oleh MKD. Kemudian akan ditentukan jadwal pemanggilan pengadu, teradu, dan para saksi jika persyaratan telah terbukti.
Setiap laporan yang masuk ke MKD tidak akan dibeda-bedakan dan dijalankan sesuai prosedur. Sementara, laporan terhadap DK anggota DPR sedang berada di kepolisian.
MKD DPR lainnya, Nazaruddin Dek Gam, menyatakan bahwa terkait kasus dugaan pencabulan tersebut belum ada laporan yang masuk. MKD sedang dalam posisi menunggu laporan masuk. MKD kemudian akan melakukan verifikasi laporan. Jika laporan telah lengkap dan jelas, yang bersangkutan pasti akan ‘dipanggil’.
Terkait kasus dugaan pencabulan oleh DK ini MKD DPR tidak perlu berkoordinasi dengan Bareskrim Polri.
Sanksi pemecatan berdasarkan Undang-Undang akan dilakukan jika jelas dan terbukti benar adanya kasus pencabulan oleh anggota DPR RI itu.
Bareskrim sedang mengusut Laporan atas anggota DPR inisial DK dengan nomor LI/35/VI/2022/Subdit V tanggal 15 Juni 2022.
Adanya laporan tersebut dibenarkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah. Ia mengungkapkan pada Kamis (14/6/2022) bahwa saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Sebagai informasi, anggota DPR inisial DK berstatus sebagai terlapor terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pencabulan. Dugaan pencabulan terjadi di Jakarta, Semarang, dan Lamongan.
Don't Miss
Jakarta, Retensi.id – Banyak banyak peluang yang bisa dimaksimalkan dalam menyambut perkembangan era digital. Utamanya, peluang mengembangkan usaha atau bisnis.
Dikatakan anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Rizki Sadig, seluruh masyarakat Indonesia perlu memahami perkembangan dunia digital dan peraturan-peraturan yang ada.
Jika dua hal itu dilakukan, kata dia, semua orang dapat aman dalam melakukan transaksi menjual ataupun membeli berbagai macam produk melalui platform digital atau beken disebut e-commerce.
“Jadi kunci pentingnya, kita semua perlu menggali pemahaman kita dan peraturan-peraturan terhadap perkembangan dunia digital,” kata Rizki Sadig dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator bertema “Nyaman dan Mudah Jual Beli Online”, Selasa (28/6).
“Sehingga saat kita menggunakan digital dapat dengan bijak dan hati-hati, baik dalam menggunakan media sosial ataupun berjualan online,” imbuh legislator PAN ini.
Sementara itu, pegiat media sosial Dimas Prakoso Akbar mengatakan, jumlah konsumen e-commerce Indonesia melesat tinggi. Hal ini, yang harus dilihat sebagai peluang usaha.
Berdasarkan data yang dia punya, Dimas menyebutkan jumlah konsumen belanja online di Indonesia yang menggunakan e-commerce mencapai 32 juta orang pada 2021. Jumlah ini melesat 88 persen dibandingkan 2020 yang hanya 17 juta orang.
Dimas juga membagikan tips dan trik dalam melakukan transaksi jual beli di e-commerce.
“Tips jual beli online adalah dengan mengetahui apa itu nilai jual produk, pakai strategi content marketing, buat website toko online sendiri, manfaatkan marketplace, aktif di media sosial dan beriklan via media sosial, serta manfaatkan Word of Mouth Marketing,” pungkasnya.
Don't Miss