SEMARANG, RETENSI.ID – PSI mengeluarkan komentar soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak diundang ke acara “Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu”
SEMARANG, RETENSI.ID – PSI mengeluarkan komentar soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak diundang ke acara “Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu” oleh partainya sendiri, PDIP Jawa Tengah di Semarang. PSI merasa jika Gibran dikucilkan dari PDIP.
“Sayang sekali jika kepala daerah yang punya rekam jejak bagus dan sedang bersinar seperti Mas Gibran dikucilkan dari PDIP,” ucap Ketua DPP PSI Satia Chandra Wiguna pada hari Rabu (16/08/2023).
Lebih lanjut, Satia mengatakan jika Gibran adalah pemimpin muda yang mempunyai visi dan integritas yang bagus. Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengajak putra Presiden Jokowi itu untuk bergabung saja ke PSI.
“Jika memang PDIP sudah tidak membutuhkan Gibran, sebaiknya Mas Gibran masuk PSI aja, gabung dengan sesama bocil ingusan,” lanjut Satia.
Komentar ini muncul usai sebelumnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku jika dirinya tak diundang ke acara “Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu” yang diadakan oleh PDIP Jawa Tengah di Semarang. Gibran mengatakan jka dirinya tak diundang karena dianggap “anak ingusan” oleh PDIP.
“Nggak tahu aku malahan. Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang,” ucap Gibran pada hari Selasa (15/-8/2023) malam.
Don't Miss
MEDAN, RETENSI.ID – Pernyataan dari Wali Kota Medan Bobby Nasution mengundang banyak kritik dari berbagai pihak, kritik itu disampaikan pada pernyataan Bobby yang mendukung aksi polisi untuk menembak mati para pelaku begal.
Salah satu kritik datang dari Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muhammad Alinafiah Matondang yang menilai jika pernyataan Bobby itu sangat bertentangan dengan hukum dan HAM. LBH juga menekankan juka pernyataan Bobby ini mengarah pada dugaan pembunuhan tanpa prosedur hukum dan putusan pengadilan. Artinya, sikap Bobby perihal hukum mati tak jauh beda dengan aksi pelaku begal itu sendiri.
“Sehingga sikap tersebut juga kami nilai tidak jauh beda dengan sadisnya pelaku begal dan geng motor tanpa belas kasihan melukai dan membunuh para korbannya,” ucap Alinafiah pada hari Selasa (11/07/23).
Kritikan lainnya datang dari peneliti ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) Girlie Aneira Ginting yang mengingatkan pada kepolisian untuk selalu mematuhi peraturan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009.
“ICJR meminta Wali Kota Medan untuk berhati-hati bicara tembak mati pelaku kejahatan. Dorongan demikian dari kepala daerah dapat mengakibatkan situasi pelanggaran HAM yang serius dari mulai masalah prosedur sampai dengan salah sasaran,” ucap Girlie.
Sebagai informasi, Bobby mengeluarkan pernyataan jika begal dan pelaku kejahatan lainnya tidak punya tempat di Kota Medan karena aksi mereka yang sangat meresahkan masyarakat. Dia menyarankan jika tindakan tegas berupa tembak mati begal sudah tepat sasaran.
Don't Miss
