JAKARTA, RETENSI.ID – Presiden Indonesia Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang salah sasaran dalam penggunaan. Salah satunya adalah anggaran
JAKARTA, RETENSI.ID – Ketua Umum dari Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal cawapres yang tepat untuk menemani Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang.
Namun, AHY tetap menegaskan jika keputusan bacawapres itu merupakan wewenang mutlak Prabowo dan partainya. Usulan itu ia sampaikan saat sedang memimpin Rapat Pleno Pengurus DPP yang dilaksanakan di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat pada hari Jumat (13/10/23) siang.
“Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan,” ucap AHY dalam keterangannya pada hari Jumat (13/10/23).
Lebih lanjut, AHY menyebutkan jika setelah Demokrat resmi mendeklarasikan dukungannya pada Prabowo Subianto sebagai capres, partai mereka mendapatkan respons publik secara positif. Ia menjelaskan jika ada sekitar 60 persen suara yang mengatakan jika pilihan Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya adalah pilihan yang benar. Sekitar 54 persen juga mengatakan jika keputusan Partai Demokrat berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto sudah tepat sasaran.
“Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8,” lanjut AHY.
Terakhir, untuk agenda Pileg 2024 mendatang, AHY meminta agar para kader terus semangat untuk tetap bertemu rakyat Indonesia untuk mendengarkan aspirasi mereka.
“Saya hanya mengingatkan, jangan sampai jumlah baliho lebih banyak daripada jumlah suara di TPS,” akhiri AHY dalam pernyataannya.
Don't Miss
JAKARTA, RETENSI.ID – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Bapakrekraf) mengajukan tambahan pagu indikatif 2024 sebesar Rp117.344.832.000 dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.
Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023) mengatakan untuk tahun anggaran 2024, Kemenparekraf sebelumnya telah mengajukan pagu indikatif sementara sebesar Rp3.416.787.309.000. Dengan demikian, saat ini pagu indikatif tahun anggaran 2024 Kemenparekraf pun naik menjadi Rp3.534.132.141.000 atau sekitar 3,43 persen.
Terkait penambahan pagu anggaran ini, Menparekraf Sandiaga mengapresiasi persetujuan dan dukungan yang diberikan oleh Komisi X DPR. “Ini adalah hal yang sangat tidak kita duga, jadi memang (tambahan anggaran) dialokasikan untuk hal yang sangat kita butuhkan untuk membangun SDM pariwisata kita terutama di destinasi super prioritas,” kata Sandiaga.
Tambahan anggaran ini, kata Sandiaga, rencananya dialokasikan untuk pembangunan dua politeknik negeri pariwisata baru di Indonesia, yaitu Poltekpar Manado dan Poltekpar Solo Raya. Selain itu, penambahan anggaran ini juga sesuai dengan prioritas nasional ketiga dari RKP (rencana kerja pemerintah) tahun 2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Hal ini mendapat tanggapan positif dari Agustina Wilujeng Pramestuti selaku pimpinan rapat. Menurutnya, Komisi X dan Kemenparekraf perlu mengkaji lebih jauh mengenai peranan poltekpar dalam mengembangkan SDM parekraf di Indonesia.
“Kajian dan diskusi ini perlu diperdalam lagi untuk mengoptimalisasi peranan poltekpar dalam meningkatkan performa SDM parekraf di Tanah Air,” kata Agustina.
Don't Miss
JAKARTA, RETENSI.ID – DPD PDI-Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta baru saja melakukan pemecatan terhadap Cinta Mega dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI usai ketahuan bermain game slot di ponselnya saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. Pemecatan ini dikonfirmasi oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Ady Wijaya yang mengatakan jika sanksi pemecatan yang berupa pergantian antarwaktu (PAW) kepada Cinta Mega itu diputuskan setelah pihaknya melakukan rapat pleno yang digelar DPD PDIP DKI Jakarta pada hari Selasa (25/07/23) malam.
“Tadi kita rapat pleno karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW,” ucap Ady di kantor DPD PDIP DKI Jakarta mengonfirmasi pemecatan Cinta.
Lebih lanjut, Ady mengatakan jika pihaknya akan mengirimkan surat pengajuan PAW Cinta Mega kepada DPP PDIP. Selanjutnya, DPP PDIP akan meneruskan surat tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
“Langsung malam ini juga kita kirim suratnya ke DPP Partai. Karena memang DPP partai lah yang mengirim surat ke KPUD,” ucapnya.
Terakhir, Ady tidak membeberkan sosok pengganti posisi Cinta Mega di DPRD DKI. Namun ia memastikan jika Cinta Mega tak akan dimajukan kembali sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 kelak.
“Kami tidak mencalonkan lagi untuk 2024. Cukup tegas partai saya?” Akhiri Ady.
Don't Miss
JAKARTA, RETENSI.ID – Presiden Indonesia Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang salah sasaran dalam penggunaan. Salah satunya adalah anggaran stunting dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Rabu (14/06/2023).
“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar,” ucap Jokowi dalam rapat tersebut.
Jokowi menjelaskan jika anggaran penanganan stunting yang besar itu seharusnya lebih banyak digunakan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab, pembelian bahan tersebut akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, bukannya rapat atau perjalanan dinas.
“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” lanjut Jokowi.
Untuk mengatasi permasalah tersebut, Jokowi mengatakan jika dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP diminta untuk serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat ataupun daerah.
Terakhir, Jokowi berpesan agar pengawasan anggaran difokuskan pada orientasi hasil. Dia ingin alokasi APBN dan APBD lebih tepat sasaran ke masyarakat Indonesia, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas mereka.
“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?” akhiri Jokowi dalam pidatonya.
Don't Miss
