Puan Maharani

Gibran Silaturahmi Dengan Megawati, Ditemani Puan

Jakarta, Retensi.id – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didatangi oleh Gibran Rakabuming Wali Kota Solo di kediamannya. Gibran ditemani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengunggah momen silaturahmi Gibran dengan Mega tersebut di akun Instagramnya, @puanmaharaniri pada Sabtu (18/6).

Demo Ribuan Kepala Desa Menuntut Masa Jabatan Dinaikkan dari 6 Tahun jadi 9 Tahun

JAKARTA, RETENSI.ID – Suasana Gedung yang berada di Jakarta pada Selasa siang (17/01/23) terlihat dipenuhi oleh orang-orang berbaju PNS. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya mereka yang berkumpul di gedung DPR ini adalah perangkat desa, khususnya yang melakukan aksi menuntut masa jabatan kepala desa dinaikkan. Dari yang sebelumnya hanya 6 tahun menjadi 9 tahun.

Salah satu kepala desa yang hadir dalam aksi demo tersebut adalah Kepala Desa (Kades) Poja, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis. Ia mengungkapkan alasan kenapa para kades menuntut masa jabatan mereka dinaikkan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Mereka intinya menuntut agar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi.

“Karena memang 6 tahun ini sangat kurang. Ketika 6 tahun, maka kami tetap berada dalam persaingan politik. Jadi tidak cukup dengan 6 tahun. Karena selama 6 tahun itu kami tetap ada persaingan politik,” ujar Robi di depan Gedung DPR pada hari Selasa (17/01/2023).

Aksi mereka ini berjalan dengan damai dan akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk meredakan volume demo yang dinilai menyebabkan macet di depan gedung DPR tersebut. Ia berjanji akan mengagendakan aspirasi perangkat desa tersebut dan membicarakannya dengan ketua DPR, Maharani dan anggota DPR lainnya dalam rapat.

Langkah Politik Puan dan Mega Kunjungi Proyek KEK Sanur, Bali

BALI, RETENSI.ID –  Beredar sebuah foto Ketua Umum Soekarnoputri yang terlihat mengunjungi proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Sanur, Denpasar Selatan, Bali pada hari Senin (16/01/23).

Perempuan yang dikenal sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN itu diketahui tidak sendirian dalam kunjungannya itu. Dia didampingi oleh beberapa pejabat negara. Ketua , Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Bali Wayan Koster diketahui ikut Megawati mengunjungi proyek KEK Sanur tersebut.

Area Sanur sudah menjadi visi dari presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno sebagai jantung dari yang dibangun di Bali. Hal ini menjadi alasan mengapa Megawati mengunjungi proyek tersebut. Pihak pembangunan menargetkan proyek KEK Sanur itu rampung jelang akhir 2023. Erick menjelaskan bahwa tersebut tertunda dari sebelumnya diharapkan selesai pada Agustus 2023.

“Jadi ini sempat tertunda. Inilah kenapa kita ingin menargetkan yang tadinya bulan Agustus semuanya jadi. Katanya janjinya November 2023 ini, kalau bisa Desember 2023 saja sudah luar biasa,” ucap Erick saat menjelaskan progres pembangunan KEK Sanur di lokasi bersama Megawati.

Kunjungan yang dilakukan Megawati dan Maharani ini dinilai netizen sebagai langkah awal bagi mereka untuk maju di , setelah sebelumnya beredar rumor bahwa Megawati atau Puan akan maju sebagai calon presiden dari PDIP untuk pilpres 2024.

Andi Arief Sentil Satu Cara Puan Menang Pilpres 2024: Ditangkapi Semua!

Jakarta, Retensi.id – Satu-satunya cara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani raih kemenangan pada 2024 mendatang, dibongkar oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat .

Berdasarkan rekaman video Andi Arief yang berdurasi 1.52 menit, ia mengatakan bahwa satu-satunya cara menang pada adalah dengan menjegal lawan politik dan calon presiden lainnya dengan cara kriminalisasi.

“Kalau menawarkan , hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, semua ‘ditangkapin’ aja,” kata Andi.

Banyaknya pihak yang berani bertarung melawan Puan dalam Pilpres 2024, maka ‘ditangkapin’ itu diduga dilakukan.

Andi juga mengungkapkan terkait skenario pada Pilpres 2024 mendatang yang hanya ada dua pasangan calon presiden saja.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menyampaikan skenario tersebut. Sedangkan Andi meyakini bahwa SBY tidak sembarangan menerima informasi dan disebut pula oleh Presiden Joko Widodo secara langsung.

Menurut Andi, satu per satu informasi pasti dilakukan pengecekan oleh SBY sebagai mantan presiden. Sementara SBY juga disebut telah bertemu dengan seluruh partai, kecuali PDIP.

Keluh kesah dari seluruh pimpinan partai disampaikan kepada SBY dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, seluruh pimpinan partai menyampaikan keluh kesah ke SBY.

“Pak Presiden hanya mau dua calon. ‘kenapa dua calon Pak Presiden? kan ada Anies, ada ’,” kata Andi.

“‘Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau enggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu’ jahat bukan?” ungkap Andi lagi.

Megawati Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel di PDIP

Jakarta, Retensi.id – Tidak ada Dewan Kolonel yang diinisiasi oleh sejumlah anggota Fraksi di untuk memoles citra Maharani. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Mega dalam Koordinasi kepala daerah kader PDIP telah menegaskan tidak adanya Dewan Kolonel di partainya.

Sementara Hasto juga menegaskan, urusan pencalonan Puan sebagai Presiden merupakan hak prerogratif Mega. Semua pihak diminta untuk bersabar dan berserah sepenuhnya kepada Ketua Umum.

Capres PDIP pasti akan diumumkan oleh Mega jika sudah pada waktunya. Saat ini partai fokus melakukan konsolidasi internal dan tidak turut berdansa dengan politik partai lain.

“Tidak perlu ikut dansa-dansa politik karena kerja bersama di dalam mengatasi situasi yang memang penuh tantangan ini jauh lebih penting,” kata Hasto.

Pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota Fraksi PDIP di DPR dinilai Hasto tidak lebih dari suatu guyon politik. Hasto juga enggan memberikan tanggapan terkait pembentukan Dewan Kopral oleh para relawan yang disebut untuk menandingi para loyalis Puan.

“Namanya ini kan guyonan-guyonan politik, nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah,” ujar Hasto.

Diketahui, belakangan ini kelompok relawan Pranowo memberikan respons terkait Dewan Kolonel dengan membentuk Dewan Kopral. Pembentukan Dewan Kolonel dilakukan untuk memberikan dukungan kepada pencalonan Puan di 2024, namun menuai kritik. tersebut tidak resmi dibentuk oleh para anggota fraksi PDIP di DPR.

Ketua Umum GP Mania, Immanuel Ebenezer menyampaikan bahwa akan membentuk Dewan Kopral yang lebih besar dibandingkan Kolonel, karena pemilu dalam demokrasi ditentukan oleh jumlahnya.

Gibran Silaturahmi Dengan Megawati, Ditemani Puan

Jakarta, Retensi.id Soekarnoputri didatangi oleh Wali Kota Solo di kediamannya. Gibran ditemani oleh Ketua .

mengunggah momen silaturahmi Gibran dengan Mega tersebut di akun Instagramnya, @puanmaharaniri pada Sabtu (18/6). Dress warna hitam selutut tampak dikenakan oleh Puan, sedangkan ibunya, Megawati, tampak memakai dress panjang bermotif bunga.

Sementara itu jaket merah dengan logo PDIP di dada kirinya, dan celana panjang warna hitam dikenakan oleh Gibran. Dalam foto tersebut, Megawati berada di tengah dengan senyum tersungging di wajahnya.

“Kemarin sore saya mendampingi Ibu Megawati menerima Mas , Walikota Solo, yang bersilaturahmi ke rumah Ibu Mega setelah Mas Gibran selesai mengikuti acara penutupan Sekolah Kader Kepala Daerah PDI Perjuangan 2022,” tulis Puan di keterangan fotonya.

Tagar #PuanMaharani dan mention akun Instagram Gibran Rakabuming juga ditambahkan dalam postingan tersebut.

Mayoritas netizen memberikan komentar positif tentang foto tersebut, hingga memuji Gibran sebagai generasi muda.

Puan: Penjabat Kepala Daerah Sementara All Out Layani Rakyat!

Jakarta, Retensi.idKetua RI Maharani meminta penjabat kepala daerah yang akan bertugas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 harus bekerja secara maksimal.

Sebelum digantikan oleh kepala daerah yang dipilih rakyat pada 2024, maka pemerintah harus melakukan penjabat kepala daerah secara selektif supaya bisa menempatkan orang dengan kemampuan terbaik untuk memimpin.

Kader PDI Perjuangan ini meminta agar pemerintah melakukan seleksi yang transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

Penguasaan kebutuhan sosial dan ekonomi dari daerah yang akan dipimpin harus sudah dimiliki oleh para penjabat kepala daerah. Terlebih dari dampak Covid-19 saat ini, masyarakat masih membutuhkan pemulihan ekonomi yang super cepat.

Meski hanya akan menjabat sementara, Puan menuturkan bahwa penjabat kepala daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan , Senin (18/4/2022).

Kloter pertama, 101 penjabat kepala daerah di lima provinsi, enam kota, dan tiga kabupaten akan mulai bertugas pada pertengahan Mei mendatang. Sedangkan pada tahun 2023, Puan menyampaikan, akan ada 171 penjabat yang memimpin sementara di pelbagai daerah.

Tanpa menunggu masa jabatan habis (masa tugas ada yang hampir separuh masa jabatan kepala definitif), Puan mengimbau harus dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Puan menegaskan agar para penjabat kepala daerah melakukan kewajiban secara tidak serampangan. Harus dilakukan evaluasi dan tindak tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap penjabat yang didapati mengambil keuntungan dari jabatannya.

Puan menegaskan bahwa sebagai kompensasi jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah, bukan dipilih rakyat, maka pengawasan mutlak dilakukan secara super ketat.