Jakarta, Retensi.id – Koalisi Indonesia Bersatu yang resmi dideklarasikan oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sesuai aturan Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Terpenuhinya
Jakarta, Retensi.id – Suharso Monoarfa, Mantan Ketua Umum PPP disebut berencana akan undur diri dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Anggota DPD asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung dalam diskusi Forum Menemukan Kembali Indonesia, pada Rabu (21/9/2022) mengatakan bahwa Suharso Monoarfa selalu
Jakarta, Retensi.id – Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyampaikan kesiapannya kembali menjadi peserta Pilpres 2024 dan siap diusung oleh partai politik.
JAKARTA, RETENSI.ID – Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari PPP, sekaligus menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan cawe-cawe
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menerima aspirasi dari organisasi Korps Anak (KORSA) ASN dan TNI/Polri. Perwakilan keluarga pensiunan ASN dan TNI/Polri itu menyampaikan harapan agar ada peningkatan kesejahteraan bagi setiap ASN dan anggota TNI/Polri yang telah pensiun.
Sandiaga Uno menerima jajaran pimpinan KORSA di sebuah kafe di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2024). Adapun perwakilan KORSA yang hadir saat bertemu Sandiaga adalah HMBC Rikrik Rizkiyana (Ketua Umum), Abdi Kurnia (Sekjen), Sarman El Hakim (Kabid Jaringan) dan Abdul Karim (Kabid Advokasi).
Kepada Sandiaga, Rikrik dkk menyampaikan aspirasi keluarga besar ASN dan TNI/Polri agar Negara meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Hal tersebut lantaran gaji pensiun ASN dan TNI/Polri saat ini dinilai masih kurang layak.
Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga menyambut baik aspirasi dari KORSA. Ia sepakat bahwa pensiunan ASN dan TNI/Polri yang bekerja mengabdi pada Negara harus memperoleh perhatian dari sisi kesejahteraannya.
“Terima kasih sudah mempercayakan aspirasinya kepada saya. Tentunya apa yang dilakukan teman-teman dari KORSA merupakan langkah positif,” kata Sandiaga.
Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md ini pun mengaku prihatin terhadap nasib anggota ASN dan TNI/Polri yang mengalami kesulitan di masa pensiun. Sandiaga siap menampung usulan dari keluarga pensiunan ASN dan TNI/Polri itu.
“Pada dasarnya saya setuju dengan usulan KORSA. Nanti saya akan bantu untuk menyalurkan aspirasi ini kepada kementerian atau lembaga terkait,” ujar pria yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut.
“Kita ingin semua ASN dan TNI/Polri memiliki kehidupan yang layak dan merasa sejahtera di masa pensiun mereka. Karena mereka memiliki jasa yang cukup besar terhadap negeri ini,” sambung Sandiaga.
Atas respons positif serta dukungan dari Sandiaga, keluarga pensiunan ASN dan TNI/Polri yang diwakili oleh jajaran pimpinan KORSA menyampaikan apresiasi. Mereka juga mengaku senang karena baru Sandiaga saja, pejabat negara yang mau menerima dan menyambut gagasan mereka tentang peningkatan kesejahteraan para pensiunan.
“Seharusnya kesejahteraan para pensiunan tidak luput dari perhatian Negara. Apalagi para pensiunan telah menunjukkan dedikasi yang cukup lama kepada Negara yang seharusnya dianggap sebagai Pahlawan Bangsa,” ungkap Ketum KORSA, Rikrik.
“Para pensiunan tidak cukup diberikan apresiasi Satya Lencana saja. Banyak pensiunan yang telah mendapatkan penghargaan kesetiaan berdedikasi dan berbakti kepada Negara, namun pada hari tuanya hidup dalam keadaan yang memprihatinkan,” tambahnya.
Rikrik pun mendorong adanya peningkatan gaji pensiunan ASN dan TNI/Polri. Ia berpandangan gaji pensiunan paling kecil seharusnya minimal setara dengan UMR.
“Pendapatan pensiunan untuk golongan terendah seharusnya minimal setara dengan UMR, sementara golongan di atasnya akan menyesuaikan secara progresif,” sebut Rikrik.
Ditambahkannya, UMR merupakan parameter minimal kelayakan hidup seorang karyawan dengan keluarga kecilnya. Rikrik menilai tidak semestinya gaji pensiunan abdi negara berada di bawah UMR.
Selain itu, KORSA berpandangan kesejahteraan yang layak bagi para pensiunan ASN dan TNI/Polri juga akan berdampak terhadap upaya pencegahan korupsi. Menurut Rikrik, praktik korupsi yang dilakukan abdi negara dapat diminimalisir apabila mereka memiliki jaminan hari tua yang baik.
“Karena para ASN serta anggota TNI/Polri yang memiliki keyakinan akan kesejahteraan pada masa pensiunnya nanti, pasti tidak akan tergoda untuk melakukan praktik korupsi selama masa kedinasannya,” jelas advocat yang kedua orang tuanya merupakan pensiunan ASN Guru SD tersebut.
“Pepatah bijak mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya,” lanjut Rikrik.
Sementara Sekjen KORSA, Abdi Kurnia menyatakan tidak banyak pemangku kebijakan atau pihak Pemerintah yang mau diajak berdiskusi mengenai nasib pensiunan ASN dan TNI/Polri. Untuk itu, KORSA sangat senang karena Sandiaga bersedia menerima dan mau mendengarkan aspirasi mereka.
“Padahal, para pejabat yang kini memegang jabatan pun nantinya akan memasuki masa pensiun. Mereka juga akan merasakan betapa kurangnya perhatian Pemerintah kepada mereka sebagai pensiunan,” urai Abdi.
Abdi menyebut, pendapatan bulanan para pensiunan ASN dan TNI/Polri satu-satunya adalah hanya 80% dari gaji pokok mereka saat masih berdinas. Jumlahnya disebut biasanya sangat kecil.
“Bahkan untuk setingkat eselon I ASN atau Jenderal Bintang 3 TNI/Polri gaji pensiun hanya berkisar Rp 5 jutaan. Fasilitas BPJS Kesehatan juga sangat tidak layak. Apalagi nasib golongan di bawah mereka,” tukasnya.
Di sisi lain, Kabid Jaringan KORSA, Sarman El Hakim mengajak elemen masyarakat lainnya untuk ikut bergabung dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan para pensiunan ASN dan TNI/Polri.
“Terutama yang menjadi bagian dari Keluarga Besar pensiunan ASN dan TNI/Polri,” ucap Sarman.
Organisasi ini menyatakan akan menempuh berbagai langkah untuk membantu peningkatan kesejahteraan pensiunan ASN dan TNI/Polri.
“Program KORSA dalam memperjuangkan kesejahteraan pensiunan ASN dan TNI/Polri rencananya akan menempuh upaya pendekatan politik, regulasi serta advokasi,” tutup Kabid Advokasi KORSA, Abdul Karim.
JAKARTA, RETENSI.ID – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus daerah serta kader PPP untuk membantu menyediakan stok air bersih bagi masyarakat yang dilanda kekeringan. Langkah ini adalah buntut dari dampak kekurangan air bersih di Indonesia akibat El Nino.
Indonesia beberapa saat ini sedang memasuki masa perubahan cuaca yang mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dari masa sebelumnya. Berdasarkan laporan yang didapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Indonesia akan terjadi hingga awal bulan November.
“Selain telah menggelar salat Istisqa di berbagai daerah, PPP juga mengajak kader membantu air bersih,” ucap Ketua Bidang Media dan Infokom Dony Ahmad Munir dalam keterangan tertulisnya pada hari Sabtu (23/09/2023).
Lebih lanjut, Dony Munir mengatakan jika laporan BNPB mencatat jika dampak kekeringan telah melanda beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara wilayah Sumatera sudah diguyur dengan hujan dan mempunyai ketersediaan air bersih yang memadai bagi warganya.
Melihat kondisi tersebut, PPP turut serta meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dengan mengirimkan pasokan air bersih. Selain itu kantor-kantor pengurus daerah juga dijadikan posko penyediaan air bersih untuk masyarakat sekitar.
“PPP hadir di tengah masyarakat, membantu kesulitan dan mencari solusi atas kebutuhan yang dihadapinya,” akhiri Dony dalam pernyataannya.
JAKARTA, RETENSI.ID – Anggota Komisi III DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek) menegaskan Polri agar bersikap tegas dalam memberantas praktek judi online dan judi offline. Hal tersebut ia sampaikan saat berada dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri pada hari Jumat (01/09/23).
Awiek juga menyarankan adanya kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar saling sinkronisasi, memerhatikan perputaran uang yang begitu besar agar dapat diungkap secara jelas.
“Disinyalir berdasarkan data Kominfo Sejak tahun 2018 sampai 19 Juli 2023 ada sekitar 846.047 konten situs judi online yang telah diblokir. Dengan jumlah perputaran uang menurut PPATK sejak 2021 Rp 57 triliun dan tahun 2022 Rp 81 triliun,” ucap Awiek pada hari Sabtu (02/09/2023).
Awiek juga mengatakan jika judi online dapat menjadikan kecanduan bagi masyarakat. Karena hanya dengan bermodalkan handphone dan uang puluhan ribu saja masyarakat sudah bisa dapat ikut dalam praktek judi online dan berpotensi melakukan tindakan kriminal.
“Sehingga dapat merusak kesehatan mental, menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Kesehatan mental terganggu, dapat membuat pemainnya menjadi lebih emosional, stres karena kecanduan dan kalah dalam permainan, serta menambah kemiskinan semakin meningkat,” lanjut Awiek.
Terakhir, Awiek menegaskan jika kasus pencurian data pribadi melalui judi online sering terjadi. Sebab, data yang digunakan oleh masyarakat untuk mendaftar judi online bisa dipakai dan dijual untuk kepentingan yang tidak baik.
PAMEKASAN, RETENSI.ID – Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) VI PPP telah menetapkan Sandiaga Uno sebagai Ketua Bappilu DPP PPP sekaligus calon wakil presiden mereka. Hal ini disampaikan oleh ketua DPP PPP Achmad Baidowi yang menilai jika Sandiaga Uno dapat menggaet perhatian pemilih usia muda untuk bergabung ke PPP.
Hal itu dikatakan oleh Achmad saat membahas Sandiaga Uno sebagai Bappilu dan calon wakil presiden dari PPP di Hotel Cahaya Berlian, Kabupaten Pamekasan pada hari Senin (10/07/23). Kegiatan sosialisasi itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPW PPP Jatim KH. Mujahid Anshori, Pengurus Harian DPC PPP Pamekasan, PAC PPP dan Ranting PPP se-Kabupaten Pamekasan.
Achmad berdoa dengan telah bergabungnya Sandiaga Uno di partai PPP akan menjadi tambahan semangat bagi para anggota untuk memeriahkan Pemilu 2024. Ia menambahkan jika tantangan yang besar bagi PPP saat ini adalah untuk menarik pemilih milenial dan gen z yang mendominasi pemilih pada Pemilu 2024 nanti.
“Insya Allah Sandiaga Uno akan menjadi magnet bagi kalangan muda untuk bergabung ke PPP,” ucap Achmad.
Di lain tempat, Wakil Ketua DPW PPP Jatim, KH. Mujahid Anshori, meminta pihak DPP PPP agar terus melakukan komunikasi politik supaya Sandiaga Uno bisa diterima sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Ia menyebutkan jika berdasarkan data, apabila ada kader dari PPP menjadi cawapres maka akan turut mendongkrak perolehan suara nanti.
“Dari sejumlah hasil survei, elektabilitas Pak Sandiaga Uno berada di urutan teratas bursa cawapres. Ini peluang besar bagi PPP,” ucap Mujahid.
JAKARTA, RETENSI.ID – Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari PPP, sekaligus menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan cawe-cawe dirinya menjadi cawapres pendamping dari kader PDIP, Ganjar Pranowo. Menurutnya, wewenang untuk pemilihan cawapres tersebut adalah keputusan dari ketua umum partai.
“Ya tentunya keputusan cawapres saya tidak bisa cawe-cawe. Karena itu prerogatif Pak Mardiono dan pimpinan partai politik yang mengusung Pak Ganjar,” ucap Sandiaga Uno kepada wartawan setelah Rapat Koordinasi Bappilu di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (08/07/2023).
Kabar Sandiaga menjadi pendamping bacawapres PDIP Ganjar muncul usai etos kerjanya menjadi menteri, dan bergabungnya dirinya dengan PPP. Menanggapi hal ini, Sandiaga tidak ingin berspekulasi lebih lanjut. Dia mengikuti apapun keputusan para pimpinan partai koalisi dan selalu optimis jika Tuhan akan memberikan jalan terbaik jika ia akan mengemban tanggung jawab lebih lanjut.
“Tapi saya husnudzon saja, saya yakin apapun nanti yang Allah bukakan jalan adalah yang terbaik bagi kita, saya ikhlas. Tadi salah satu etos kerja Bappilu adalah etos kerja 4 AS yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” akhiri Sandiaga dalam pernyataannya.
JAKARTA, RETENSI.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno baru saja diresmikan menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada hari Rabu (14/06/2023), meninggalkan partai lamanya Gerindra.
Peresmian itu dilakukan di Kantor DPP PPP Jakarta dan ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) serta jas hijau khas PPP dari Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono kepada Sandiaga.
“Mulai hari ini kita punya keluarga baru di PPP,” ucap MC saat memandu acara pengesahan Sandiaga Uno menjadi anggota PPP di kantor DPP PPP.
Walaupun telah bergabung menjadi anggota PPP, Mardiono mengatakan jika dirinya dan PPP belum menentukan tugas dan jabatan untuk Sandiaga. Ia menjelaskan jika tugas dan jabatan Sandiaga akan dibahas dan ditentukan dalam Rapimnas (Rapat pimpinan nasional) PPP yang direncanakan akan diadakan pada hari Jumat (16/06/23) malam.
“Nanti akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai Sabtu dan seluruh pimpinan di tingkat daerah seluruh Indonesia nanti akan berkumpul di Jakarta nanti untuk menentukan tugas apa yang akan diberikan oleh Pak Sandi,” tutup Mardiono dalam pernyataannya.
JAKARTA, RETENSI.ID – Dunia politik Indonesia sedang diramaikan oleh nama Denny Indrayana yang belakangan sering dibicarakan karena polemik kebocoran data putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu 2024 yang melibatkan dirinya. Dalam beberapa hari setelahnya, dirinya mengirim surat terbuka ke Pimpinan DPR yang berisikan usulan agar Presiden Joko Widodo segera dipecat dari masa jabatannya.
Dalam surat terbukanya untuk pimpinan DPR tersebut, Pakar Hukum dan Tata Negara itu mengatakan jika ada tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi hingga dia harus diberi sanksi impeachment alias pemecatan.
Pertama, Denny Indrayana mengatakan jika Presiden Jokowi telah memanfaatkan jabatannya untuk menghalangi Bacapres dari partai NasDem Anies Baswedan untuk menjadi capres.
“Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan,” ucap Denny dalam surat terbuka tersebut.
Kedua, Denny menilai jika Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko belakangan sedang melakukan cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Dalam suratnya ia mengatakan jika Jokowi memang tak setuju ada pembegalan partai oleh KSP, seharusnya ia melakukan sesuatu untuk menjamin kembalinya kedaulatan partai Demokrat.
Terakhir ia menjelaskan jika adanya kejadian pemberhentian Ketua Umum Partai yang salah satu alasannya karena bertemu Anies empat kali, yaitu Suharso. Dirinya diketahui lengser dari jabatannya di PPP beberapa saat lalu. Dia mengatakan jika mayoritas kader menghendaki Anies menjadi presiden namun pencopotan pimpinan itu membuat dukungan kader PPP menjadi pindah haluan.
Anggota DPD asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung dalam diskusi Forum Menemukan Kembali Indonesia, pada Rabu (21/9/2022) mengatakan bahwa Suharso Monoarfa selalu curhat dengan seniornya. Dalam beberapa hari ke depan dimungkinkan ada rencana undur diri dari KIB.
Dibalik pencopotan dirinya dari Ketua Umum PPP, Tamsil mengungkapkan bahwa Suharso menduga ada intervensi dari Istana Kepresidenan. Namun dugaan Suharso tersebut ditepis oleh Presiden Joko Widodo.
“Tapi presiden bilang tidak ‘saya tidak ikutan, saya malah minta untuk tidak bawa-bawa nama saya’,” ujar Tamsil.
Suharso lalu menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, seusai mendengar jawaban tersebut.
Surat Keputusan (SK) penetapan Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono dari Kemenkumham yang prosesnya begitu cepat, ditanyakan oleh Suharso. Bahkan, terkait penetapannya tidak ada pemberitahuan informasi.
Tamsil mengatakan, dalam 1×24 jam seusai Munas, keputusan telah keluar dan mengungkapkan bahwa telah diakui sah dengan kepengurusan Muhammad Mardiono.
Sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional digelar oleh sejumlah kader dan petinggi PPP. Hasilnya, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.
Sementara dalam Musyawarah Kerja Nasional ini, Suharso Monoarfa tidak hadir.
Selang beberapa hari setelahnya, Mardiono langsung mendaftarkan kepengurusan baru PPP ke Kemenkumham serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebagai informasi, PPP merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu. Mereka berkoalisi dengan Partai Golkar dan PPP untuk mempersiapkan pemenangan pada Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.
Sandiaga Uno menyampaikan kesiapan tersebut setelah menghadiri silaturahmi bersama pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yogyakarta pada Selasa malam (30/8/2022).
Dia bicara tentang kesiapan dalam Pilpres 2024 hingga tentang tantangan Indonesia di masa depan.
Sandiaga menyatakan “Siap” jika diusung partai politik maju di Pilpres 2024.
Terkait calon pendamping Pilpres 2024 nanti Sandiaga menyerahkannya kepada partai politik yang akan menentukan pilihannya. Ia juga menyampaikan bahwa politik Indonesia semakin dewasa akan semakin bijaksana.
Sandiaga juga ditanyai terkait kebijaksanaannya apabila dipinang oleh partai selain Gerindra dalam Pilpres 2024, karena Gerindra dan PKB telah berkoalisi. Ia menyatakan bahwa politik itu dinamis dan fokus saja pada urusan ekonomi.
Seluruh proses akan dijalankannya dengan penuh rasa ikhlas dan jika dilakukan dengan serius maka akan diberikan kemudahan. Tidak akan terlalu baperan (dibawa perasaan).
Apakah ingin maju lagi di Pilpres 2024 karena sudah banyak dukungan?
Sandiaga mengungkapkan rasa terimakasih kepada rekan-rekan pendukung yang turut berjuang pada tahun 2017 maupun tahun 2019. Harapannya, silaturahmi bersama PPP tersebut merupakan silaturahmi yang diberkahi, memberikan panjang umur dan rezeki.
Politik kebersamaan disebut Sandiaga sebagai inovasi brand politik Indonesia 2024 ini yang mengedepankan silaturahmi. Pada tahun 2019 sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan konsep bertanding untuk bersanding.
Menurut Sandiaga, tantangan Indonesia ke depan yaitu inflasi, yaitu hal yang telah dirasakan saat ini khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah.
Pada acara silaturahmi bersama pengurus DPW PPP Yogyakarta semalam, Sandiaga mengajak untuk bersinergi dalam memberikan solusi agar masalah perekonomian dapat teratasi.
Terpenuhinya syarat ketiga partai tersebut untuk mengusung calon presiden berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2019. Jika ditotal, gabungan perolehan suara Golkar, PAN, dan PPP mencapai 23,67 persen atau lebih 3 persen dari ambang batas 20 persen.
Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”
Sementara jika dirinci merujuk perolehan suara pada Pemilu 2019, Golkar mengantongi 12,31 persen, PAN 6,84 persen, dan PPP 4,52 persen.
Perolehan suara sah nasional ketiganya memang belum memenuhi persyaratan 25 persen merujuk UU Pemilu. Hanya saja, mereka memenuhi persyaratan 20 persen kursi anggota DPR RI.
Kans Koalisi Golkar, PPP dan PAN Sambut Genderang Pilpres 2024
Jumlah anggota DPR RI periode 2019-2024 mencapai 575 orang. Artinya, mengusung calon presiden pada Pilpres 2024, sebuah koalisi partai harus memiliki 20 persen dari total kursi DPR atau sebanyak 115 kursi.
Rinciannya, Golkar saat ini mengantongi 85 kursi di DPR, sementara PAN 44 kursi m, dan PPP 19 kursi. Dengan begitu, total kursi yang dimiliki Koalisi Indonesia Bersatu mencapai 148 atau melebihi ambang batas 115 kursi.
