papua - Page 3

Baju yang Dibeli Gatal, Puluhan Kios Dibakar!

, RETENSI.ID -Beberapa menjadi sasaran pembakaran massal oleh beberapa warga, pembakaran massal kios itu terjadi di daerah Pasar Waghete, Jl Waghete 1, Distrik Tigi, Deiyai pada Senin (12/12) pukul 11.00 WIT. Berita ini menjadi viral setelah video terbakarnya beberapa kios warga tersebut beredar di media sosial Instagram dan mengundang beberapa pertanyaan tentang asal mula kejadian tersebut.

Setelah ditelusuri oleh kepolisian setempat, terungkap bahwa kejadian bermula pada beberapa hari sebelumya saat seseorang membeli baju di salah satu kios di daerah tersebut, saat pulang kerumahnya, ia merasa gatal-gatal setelah membeli baju tersebut.

Keesokan harinya, pembeli yang kesal itu menyebarkan hoax pada warga sekitar tentang kios tempat ia beli baju tersebut. Ia mengatakan jika pemilik toko tersebut berusaha meracuninya dengan memberi baju yag membuatnya gatak-gatal tersebut.

Warga yang sudah terlanjur kesal dan marah tersebut akhirnya pergi ke kios tersebut dan langsung membakar kios tersebut. Api menyebar dengan mudah karena bahan yang dipakai bangunan kios tersebut adalah bahan yang mudah terbakar sehingga api menyebar dan mengenai kios lainnya dan akhirnya terjadilah kebakaran yang memakan beberapa kios di tempat tersebut.

Panen Tersangka Korupsi di Papua, KPK Diminta Perluas Investigasi

Tiga pimpinan daerah tersebut yaitu Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, dan .

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan bahwa upaya perluasan penyelidikan seharusnya dilakukan KPK, terlebih wilayah itu kini telah mengalami penambahan signifikan.

Gobay menambahkan bahwa dengan bertambahnya daerah-daerah baru maka aliran dana negara ke daerah tersebut juga akan bertambah, yang memungkinkan terciptanya ‘raja-raja kecil’.

Investigasi juga diminta untuk merambah ke Papua Barat.

Gobay mengungkapkan bahwa upaya penyelidikan dapat dilakukan dengan menelurusi aliran dana dalam skema APBD, terutama alokasi APBN. Kejelasan jumlah dan pengalokasiannya ke dalam proyek-proyek di Papua, dapat dilihat dengan melihat keberjalanan proyek. Jika tidak ada realisasi atau keberjalanan maka ada dugaan terjadinya korupsi.

Terkait tiga kasus yang ditangani KPK, kondisi korupsi di Papua belum dapat digambarkan secara keseluruhan. Maka upaya serupa harus dilakukan di kabupaten dan kota di seluruh Papua agar diperoleh indikator kesuksesan bagi KPK.

Jika KPK hanya menangani tiga kasus ini, maka kasus dugaan korupsi lain menjadi dipertanyakan.

KPK diminta oleh Gobay untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait alasan penetapan tersangka dalam kasus Lukas Enembe. Tidak selayaknya, tiba-tiba status dikenakan dan kemudian dilakukan penjemputan, karena berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.

Dalam kasus penggunaan dana Otonomi Khusus, Gobay juga mengingatkan bahwa UU Otsus Nomor 2/2021 menetapkan bahwa penguasaan dana diatur oleh pemerintah pusat. Karena itu, penyelidikan dugaan korupsi dana Otsus, tidak boleh berhenti pada eksekutor anggaran di Papua, tetapi juga oleh pemegang kebijakan di Jakarta.

Bukti KPK Hadir di Papua

Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu (14/9/2022) mengatakan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi di Papua adalah tindak lanjut dari informasi masyarakat yang telah cukup lama diterima. Informasi tersebut terkait praktik korupsi dan pembangunan infrastruktur di Papua.

KPK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan terutama dari informasi masyarakat. Penetapan tersangka melibatkan tiga kepala daerah, Bupati Mimika, Bupati Memberamo Tengah, dan Gubernur LE.

Alat bukti juga dipastikan cukup dimiliki oleh KPK.

Marwanta berharap ada dukungan dari masyarakat Papua, terkait upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Selain itu, ia juga berharap bahwa pemerintah pusat yang telah menyalurkan dana besar dalam bentuk dana Otsus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sebagai informasi, selama 20 tahun terakhir pemerintah telah menyalurkan puluhan triliun rupiah dana Otsus tersebut.

Namun jika praktik korupsi terjadi, dikhawatirkan upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan terwujud dalam meningkatkan kesejahterana masyarakat.

Sedangkan upaya KPK untuk mendukung pembangunan di Provinsi Papua sejalan dengan keinginan masyarakat Papua.

Sebagian masyarakat Papua, khususnya di Jayapura, memang menentang upaya KPK menjadikan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam di Markas Brimob Jayapura, ribuan pendukung Lukas Enembe melakukan aksi. Gubernur Papua sendiri tidak hadir dalam pemeriksaan itu, dengan alasan sakit.

Bupati Mimika Mimika Eltinus Omaleng terjerat kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. KPK menyebut, kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah Rp21,6 Miliar dari nilai kontrak Rp46 Miliar, dimana Eltinus diduga menerima uang sekitar Rp4,4 Miliar. Sementara Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, diduga menerima pemberian uang hingga sekitar Rp24,5 Miliar, terkait sejumlah proyek yang dilaksanakan di kabupaten tersebut. Sedangkan Lukas Enembe diduga menerima gratifikasi senilai Rp1 miliar.

Tim GISA Dukcapil di Papua Berhasil Cetak 1.700 Dokumen Kependudukan

Jakarta, Retensi.id –  3T yang melayani Jemput Bola (Jebol) pelayanan adminduk di wilayah dan otonom baru meliputi Papua Tengah dan Papua Pegunungan telah menuntaskan tugasnya. Tiga tim pertama yang diterjunkan yakni ke Kabupaten Mamberamo Tengah mampu melayani dengan mencetak sebanyak 474 dokumen , dan Tim Kepulauan Yapen berhasil mencetak 777 dokumen selama 3-4 hari pelayanan.

Sedangkan Tim yang bertugas ke Kabupaten Paniai selama tiga hari bertugas jemput bola berhasil mencetak 449 dokumen kependudukan. Sehingga total dokumen yang berhasil dicetak Tim GISA 3T di Provinsi Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan itu sebanyak 1.700 dokumen kependudukan.

Kendala geografis, cuaca buruk, mahalnya biaya perjalanan, serta jarak tempuh yang panjang merupakan yang harus dihadapi

Tim Paniai, terdiri dari Bastian J. Seimahuira dan Usep tiba di Bandara Mozes Kilangin di Timika, Senin (15/8/2022) pukul 08.24 WIT.

Dari Timika ke Paniai yang berjarak 101 km harus ditempuh dengan pesawat perintis. Itu pun keberangkatan pesawat ke Bandara Enarotali tergantung cuaca di Bandara Mozes Kilangin-Timika.

“Jam 12 siang baru ada pesawatnya. Saat ini cuaca sudah mulai hujan deras. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan aman,” kata Bastian di Timika, Papua, Senin pukul 09.13 pagi.

Bastian menuturkan, penduduk Paniai awalnya takut merekam KTP-el. “Sebab mereka beranggapan di KTP-el ada setannya, rekam KTP-el bisa menghisap darah. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk ikut merekam KTP-el,” ungkap Bastian.

Namun petugas Dukcapil Paniai, tak pernah lelah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Kini, menurut Kadis Dukcapil Paniai Washington, pelan-pelan masyarakat mendapatkan pencerahan dan menyadari bahwa selama ini mereka hanya termakan isu-isu yang tidak benar. “Masyarakat mulai paham akan pentingnya KTP-el serta yakin di KTP-el itu tidak ada setannya dan tidak menghisap darah,” kata Kadis Washington.

Terbukti masyarakat sangat antusias mengikut pelayanan jebol untuk merekam data KTP-el. “Mereka sangat senang ada jemput bola perekaman KTP el di distrik dibanding harus ke Dinas Dukcapil karena jaraknya jauh.”

Bupati Paniai Meki Fritz Nawipa mengacungkan jempol dan menyampaikan terima kasih tak terhingga tim GISA Ditjen Dukcapil.

“Kegiatan jemput bola ini mengispirasi kami tentang penting peningkatan cakupan perekaman KTP-el serta dokumen kependudukan lainnya untuk Paniai. Ke depan kami akan lebih menggiatkan jemput bola hingga ke distrik dan kampung-kampoung lainnya,” kata Bupati Meki Nawipa.

Sementara Direktur Dafduk David Yama mengaku puas dengan hasil pelayanan yang dicapai tiga Tim GISA 3T.
“Angka 1.700 dokumen kependudukan yang berhasil dicetak tim sudah bagus. Terima kasih teman-teman semua. Have a safe flight back home,” cetusnya bangga.

Dirjen Zudan Arif Fakrulloh sebagai orang nomor satu di Ditjen Dukcapil juga senang tim yang diterjunkannya berhasil menyelesaikan misi dengan hasil memuaskan.

Dirinya berpesan pada 2 Tim GISA 3T yang akan estafet ke lokasi Jebol Adminduk ke Kabupaten Jayawijaya dan Nabire mulai tanggal 21-28 Agustus 2022.

“Persiapkan keberangkatan dengan matang dan sebaik-baiknya. Masyarakat Papua pun ingin merasakan kehadiran negara melalui teman-teman untuk mendapat dokumen kependudukan yang sangat mereka perlukan,” kata Dirjen Zudan.

Zudan menambahkan, ini semua tindak lanjut arahan Mendagri Tito Karnavian agar Dukcapil all out dalam melayani masyarakat di Papua.

3 Provinsi Baru Papua, Jumlah Anggota DPR Bertambah

Jakarta, Retensi.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) terkait pembentukan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di berdampak terhadap jumlah anggota DPR, DPD RI, serta Daerah Pemilihan (Dapil) pada .

Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada (6/7/2022) menyampaikan bahwa pada Pemilu 2019 hanya terdapat satu dapil di Papua, yakni Dapil Papua. Dapil Papua terdiri dari 29 wilayah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III UU Pemilihan Umum (Pemilu).

Pembentukan DOB Papua tersebut menyebabkan Wilayah Dapil Papua berpotensi berkurang 19 wilayah yang akan terbagi untuk masing-masing DOB.

3 Provinsi baru dengan jumlah Dapil bervariasi akan menjadi penyebaran dari 19 wilayah Dapil Papua.

Rincian dari jumlah wilayah Dapil adalah sebagai berikut:

1) 4 wilayah masuk dalam Provinsi Papua Selatan
Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.

2) 8 wilayah masuk dalam Provinsi Papua Tengah
Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.

3) 7 wilayah masuk dalam Provinsi Papua Pegunungan Tengah
Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Selain dari rincian di atas, Dapil Papua tersisa 10 wilayah. Diantaranya , Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, dan Pegunungan Bintang.

Hasyim menjelaskan bahwa jumlah dapil dan alokasi kursi DPR otomatis juga akan berubah akibat peralihan 19 wilayah dari Provinsi Papua. Saat ini, terdapat 575 kursi anggota DPR. Pengubahan Lampiran III UU Pemilu dapat dilakukan untuk merubah dan menambahkan dapil terbaru.

Penentuan dan penghitungan kursi DPR dari setiap dapil harus melalui pembahasan dengan DPR RI. Sedangkan untuk periode 2024-2029, jumlah penambahan anggota DPR belum dijabarkan oleh Hasyim.

Jumlah Anggota DPD Menjadi 148

Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga menganalisis bahwa 3 Provinsi baru di Papua akan menambah jumlah kursi anggota DPD dari Papua.

Akan ada penambahan 3 dapil untuk pemilihan anggota DPD Pemilu 2024 atas ketiga DOB di Papua. Alokasi kursi di masing-masing wilayah dapil DOB tersebut adalah 4 orang.

Hasyim menuturkan bahwa saat ini terdapat 136 orang anggota DPD RI 2019-2024. Artinya, kemungkinan akan ada tambahan 12 kursi anggota DPD dari Papua.

Penghitungan perlu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD 1945.