Gubernur papua korupsi

Jakarta, Retensi.id – Badan Intelijen Negara (BIN) memberikan bantahan terhadap tuduhan keterlibatannya dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe, seperti yang dituduhkan kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening sebelumnya menyebut bahwa Kepala BIN Komjen Budi Gunawan adalah dalang di balik kriminalisasi Gubernur Papua itu.

Sementara Deputi VII BIN Wawan Purwanto pada Sabtu (24/9/2022) menyebut kasus Gubernur Papua itu murni merupakan masalah hukum dan tidak berkaitan dengan urusan politik.

Menurut Wawan, bukti permulaan yang cukup telah ditemukan oleh KPK sehingga untuk membuktikan kasus ini maka perlu perlu ada pendalaman lebih lanjut. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, maupun keterangan ahli, hingga penjatuhan vonis, maka baru bisa dinilai.

Diketahui sebelumnya Roy menyebut bahwa Lukas Enembe sempat diminta oleh Budi Gunawan untuk menggandeng Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernurnya ketika mencalonkan diri pada tahun 2017 llalu.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Budi Gunawan saat Lukas mengunjungi kediamannya. Kunjungan tersebut dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Paulus Waterpauw.

Namun langkah tersebut gagal. Terdapat penolakan dari partai-partai di koalisi pendukung Lukas, yaitu lebih menyepakati Lukas didampingi oleh Klemen Tinal pada Pilgub Papua 2018.

Pada 21 Mei 2021 Klemen Tinal meninggal dunia. Seusainya, Lukas kembali ditemui oleh Tito beserta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang memintanya menggandeng Paulus Waterpauw. Usulan tersebut kembali ditolak oleh partai koalisi Lukas.

Sebagai informasi, kini Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi. Menkopolhukam Mahfud MD menyebut kasus Lukas merupakan salah satu kasus korupsi besar di Papua.