Ekspor

Istana Berbatik Jadi Momentum Promosi Batik ke Kancah Internasional

/

JAKARTA, RETENSI.ID – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (/Baparekraf) akan mengelar pagelaran busana dalam rangka mempromosikan batik ke kancah intenasional sebagai identitas bangsa.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam “Weekly Brief With Sandi Uno”, Senin (25/9/2023) menjelaskan pada 2 Oktober 2009, batik menggema pertama kali di ruang sidang UNESCO yang bertempat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Melalui sidang Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage, batik resmi menjadi Warisan Takbenda (WBTb) milik Indonesia.

“Istana Berbatik menjadi bagian untuk merayakan hari batik nasional yang dirayakan setiap tanggal 2 Oktober. Dan pagelaran ini menjadi momentum untuk mempromosikan batik ke kancah internasional,” ujar Nia Niscaya.

Sementara itu, Plt. Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf/Baparekraf Ni Komang Ayu Astiti menjelaskan Istana Berbatik akan dilaksanakan 1 Oktober 2023 di Istana Merdeka, Jakarta yang diisi dengan fashion show, pertunjukan dan , serta eksibisi batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional.

“Kegiatan ini akan dihadiri oleh Presiden RI beserta Ibu Negara, Wakil Presiden RI beserta Ibu, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar dari negara sahabat, Keluarga , figur publik, dan juga masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai batik dan produk batik pada 2022 mencapai 64,56 juta dolar AS atau meningkat sebesar 30,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada tahun ini ditargetkan nilai ekspor dapat mencapai 100 juta dolar AS.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajak berbagai lapisan masyarakat agar dapat mencintai dan melestarikan budaya Indonesia, dalam hal ini batik sebagai warisan budaya bangsa yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Batik sendiri merupakan entitas budaya bangsa yang tidak hanya menjadi milik salah satu suku tertentu, namun menjadi milik seluruh Nusantara,” katanya.

Menparekraf: Pembangunan Restoran Embassy 1967 di Singapura Perkuat Etalase Kuliner Nusantara

/

, RETENSI.ID – Menteri dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap pembangunan gedung Restoran Embassy 1967 di Singapura dapat memperkuat etalase khas nusantara di kancah dunia.

Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya, usai menghadiri Groundbreaking Embassy 1967 Restaurant, yang berlangsung di Wisma Atria 18th fl, Singapura, Senin (18/9/2023) mengapresiasi Embassy 1967 dan para ahli kuliner terkemuka atas inisasi dan kolaborasi yang positif.

Hal ini sejalan dengan misi untuk mendukung ekspansi restoran ataupun bumbu dan -rempah Indonesia agar semakin populer di luar negeri.

“Hari ini saya berkesempatan untuk menghadiri acara Groundbreaking Embassy 1967 Restaurant. Hal ini patut kita apresiasi untuk semua pihak yang terlibat. Saya harap dengan kehadiran restoran ini semakin memperkuat etalase kuliner nusantara di luar negeri yang dikenal sebagai the mother of spices,” kata Menparekraf Sandiaga.

Dengan pembangunan Restoran Embassy 1967, Indonesia yang kaya dan beragam dapat dinikmati melalui kehadiran cita rasa masakan nusantara di jantung Kota Singapura.

Embassy 1967 akan menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda. Dan dengan kepiawaian memasak para chef terbaik yang akan memikat tidak hanya para pengunjung asal Singapura, melainkan juga pengunjung internasional dari negara lain.

Pemerintah Indonesia mengembangkan program bernama “Indonesia Spice Up the World” yang merupakan program bersama lintas kementerian/lembaga serta lintas pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kontribusi dan nilai tambah subsektor kuliner bagi perekonomian nasional.

Program ini memiliki target peningkatan jumlah bumbu atau rempah sebesar 2 miliar dolar AS dan dibukanya 4.000 restoran Indonesia di mancanegara pada 2024.

Turut mendampingi Menparekraf, Direktur Manajemen Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Zulkifli Harahap.

Jaga Quality Assurance, KKP Kawal Kinerja Ekspor Produk Perikanan Indonesia

/

Jakarta, Retensi.id (23/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan () menegaskan pentingnya quality assurance dalam ekonomi biru dan keberlanjutan. Bukan hanya di bidang penangkapan ikan, quality assurance atau serangkaian proses untuk menentukan produk dan perikanan sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) juga dibutuhkan dalam budidaya dan pengolahan ikan.

“Itulah yang kami jalankan, terutama terkait dengan sistem jaminan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir,” kata Kepala Pusat Karantina Ikan (Kapuskari) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Riza Priyatna di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Saat menjadi pemateri di forum “Blue Economy Conference and Trade Exhibition”, Riza memaparkan pelaksanaan quality assurance di bidang budidaya. Dikatakannya, BKIPM sebagai pelaksana quality assurance melakukan sertifikasi ikan dan hasil perikanan guna memastikan bahwa kegiatan budidaya menerapkan biosecurity sekaligus memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit.

Selain itu, BKIPM juga melakukan pengawasan lalu lintas komoditi guna mencegah masuknya penyakit ikan karantina.

“Kita rutin lakukan surveilance hama dan penyakit ikan karantina serta memiliki early warning system dan emergency response terjadinya penyakit,” urai Riza.

Kemudian di bidang pengolahan, BKIPM turut mengawal keberterimaan produk unit pengolah ikan (UPI) ke berbagai negara. Hingga Juni 2022, sebanyak 2.205 UPI telah terdaftar sebagai sebagai eksportir ke Vietnam, Uni Eropa, Rusia, Norwegia, Kanada, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Tiongkok.

“Dari sisi penyediaan bahan baku, kita selalu melakukan tindakan karantina terhadap ikan-ikan yang masuk ke . Dan jika tidak sesuai persyaratan, kita musnahkan,” terang Riza.

Karenanya, dalam menjalankan tugas, BKIPM memiliki 46 unit pelaksana teknis (UPT) dan 1 balai uji standar. Riza memastikan UPT ini tersebar di berbagai daerah, termasuk di antaranya titik-titik vital seperti pintu masuk atau pos lintas batas negara.

“Mengingat vitalnya keberadaan BKIPM, terutama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit ikan, jajaran kami bertugas di pintu masuk dan pos perbatasan selama 24/7,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan pentingnya quality assurance. Menurutnya, quality assurance ini berperan dalam mendongkrak kinerja produk perikanan. Dia pun mengintruksikan agar jajarannya memfasilitasi para pelaku usaha perikanan baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.