Jakarta, Retensi.id – Tidak ada Dewan Kolonel yang diinisiasi oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR untuk memoles citra Puan Maharani. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Mega dalam Rapat Koordinasi kepala daerah kader PDIP telah menegaskan tidak adanya Dewan Kolonel di partainya.

Sementara Hasto juga menegaskan, urusan pencalonan Puan sebagai Presiden merupakan hak prerogratif Mega. Semua pihak diminta untuk bersabar dan berserah sepenuhnya kepada Ketua Umum.

Capres PDIP pasti akan diumumkan oleh Mega jika sudah pada waktunya. Saat ini partai fokus melakukan konsolidasi internal dan tidak turut berdansa dengan politik partai lain.

“Tidak perlu ikut dansa-dansa politik karena kerja bersama di dalam mengatasi situasi yang memang penuh tantangan ini jauh lebih penting,” kata Hasto.

Pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota Fraksi PDIP di DPR dinilai Hasto tidak lebih dari suatu guyon politik. Hasto juga enggan memberikan tanggapan terkait pembentukan Dewan Kopral oleh para relawan Ganjar Pranowo yang disebut untuk menandingi para loyalis Puan.

“Namanya ini kan guyonan-guyonan politik, nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah,” ujar Hasto.

Diketahui, belakangan ini kelompok relawan Ganjar Pranowo memberikan respons terkait Dewan Kolonel dengan membentuk Dewan Kopral. Pembentukan Dewan Kolonel dilakukan untuk memberikan dukungan kepada pencalonan Puan di Pilpres 2024, namun menuai kritik. Organisasi tersebut tidak resmi dibentuk oleh para anggota fraksi PDIP di DPR.

Ketua Umum GP Mania, Immanuel Ebenezer menyampaikan bahwa akan membentuk Dewan Kopral yang lebih besar dibandingkan Kolonel, karena suara pemilu dalam demokrasi ditentukan oleh jumlahnya.