Jakarta, Retensi.id – Ketakutan yang sama sedang dirasakan oleh banyak negara saat ini, yaitu inflasi atau kenaikan harga barang-barang. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid pada Senin (12/9/2022), Joko Widodo menyampaikan bahwa inflasi menjadi hal yang ditakutkan banyak negara.

Kenaikan harga BBM di Indonesia menjadi ancaman inflasi. Maka pemerintah daerah diminta Jokowi untuk bekerja sama dalam meredam laju inflasi tersebut.

Jika  kepala daerah diam saja diartikan Jokowi bahwa mereka tidak mengerti inflasi dan akan berimbas kepada rakyatnya.

Instrumen yang biasa digunakan adalah memakai menaikkan suku bunga. Inflasi diharapkan dapat dikendalikan dengan baik di Indonesia.

Aturan telah dibuat oleh pemerintah pusat bahwa sebesar 2% dari alokasi dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) di daerah bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM.

2% dapat berbentuk bansos, terutama diberikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Misalnya, pekerja nelayan yang sehari-hari menggunakan solar bisa terbantu dengan subsidi, serta ojek yang menggunakan BBM dapat terbantu pula dengan subsidi tersebut.

Berdasarkan data Presiden Jokowi, per hari ini 2% dari DAU bisa mencapai Rp 2,17 triliun. Sementara untuk belanja tak terduga ada sebesar Rp 16,4 triliun, dan baru digunakan Rp 6,5 triliun.