Jakarta, Retensi.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ungkapkan strategi untuk meredam kenaikan anggaran subsidi BBM.
Luhut menjelaskan, salah satu strategi untuk meredam kenaikan anggaran subsidi BBM yaitu dengan percepatan adopsi penggunaan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia.
Untuk jangka pendek, penggunaan kendaraan listrik tersebut dapat mengurangi ketergantungan BBM bersubsidi. Sementara untuk jangka panjang, yaitu dapat mengurangi emisi CO2 (karbondioksida) yang ditargetkan turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang.
Akhirnya anggaran BBM subsidi disebut Luhut dapat digunakan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, Luhut juga menyadari bahwa terdapat beragam tantangan dalam mewujudkan upaya tersebut. Tantangan dimulai dari masalah perbedaan harga, regulasi, hingga ketersediaan pilihan kendaraan.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang merumuskan berbagai kebijakan terbaik mengenai pemberian insentif bagi kendaraan EV roda dua dan roda empat. Hal ini dilakukan pula demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
Tim teknis yang terdiri dari lintas Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diminta menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil guna mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV. Sehingga, kebijakan tersebut bisa cepat diadopsi di Indonesia.
Pembentukan aturan juga harus dipastikan sesuai dengan pelaksanaannya. Luhut mengatakan program percepatan EV adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan.
Solusi Subsidi BBM dari Pakar
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov juga mengatakan bahwa satu solusi mengatasi subsidi BBM bocor adalah melakukan reformasi skema dari terbuka menjadi tertutup.
Subsidi skema tertutup yaitu pemberian bansos pemerintah yang berbentuk bantuan langsung tunai (BLT). Bansos diberikan kepada masyarakat kelompok rentan miskin, miskin, hingga pekerja dengan gaji yang tak jauh dari upah minimum.
Rata-rata kebutuhan BBM setiap hari dapat dihitung dan dijadikan landasan dalam memberikan subsidi BBM.
Hitungan spesifik terkait nilai hemat pemerintah dalam anggaran subsidi BBM belum dapat dipastikan oleh Abra. Namun skema tertutup dan pembatasan pertalite bisa menjadi solusi jangka panjang mengatasi kebocoran subsidi BBM.
