Jakarta, Retensi.id – Pemerintah yang bersikap defensif terhadap kasus kebocoran data yang disebut terbesar di Asia salah satunya 1,3 data SIM Card, dikritik oleh Anggota Komoisi I DPR RI Sukamta.

Anggota Komoisi I DPR RI Sukamta menilai bahwa kementerian dan lembaga terkait saling melepas tanggung jawab, yaitu dikatakan seolah ‘bukan saya, bukan saya’ kemudian masalah selesai.

Menurut Sukamta, masalah kebocoran data ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. Tidak bisa serta merta menunjuk salah satu pengelola data sebagai pihak yang bersalah.

Introspeksi juga perlu dilakukan oleh seluruh pengelola data di kementerian dan lembaga. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya pencarian loophole atau celah keamanan yang ada di lembaga masing-masing.

Kasus kebocoran data 1,3 pendaftar SIM Card terungkap kepada publik pada Rabu (31/8/2022). Kebocoran data tersebut disampaikan oleh peretas bernama Bjorka.

Atas kebocoran data ini, belum ada pihak yang mengklaim akan bertanggung jawab setelah lebih dari sepekan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika melemparkan ‘bola panas’ ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) beberapa waktu lalu.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR pada Rabu (7/9/2022) di Jakarta, menyampaikan bahwa terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, fungsi, bukan di Kominfo.

Johnny mengatakan, Badan Siber dan Sandi Negara merupakan domain teknis terhadap semua serangan siber atas ruang digital.

Terbaru Bjorka mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada Jumat (9/9/2022) malam.

Dalam keterangannya, dokumen yang dibobol pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed). Namun, kebocoran sejumlah dokumen rahasia Jokowi tersebut dibantah oleh BIN dan Istana Negara.