Jakarta, Retensi.id – Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KKP Domestik merupakan bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
Presiden Jokowi dalam acara peluncuran KKP Domestik yang disiarkan secara digital pada Senin (29/8/2022) mengungkapkan bahwa memberikan apresiasi terhadap adanya KKP Domestik dan QRIS.
QR Code Indonesian Standard (QRIS) diluncurkan oleh BI sebagai bukti adanya kecepatan perubahan teknologi digital ekonomi di Indonesia.
Menurut Jokowi, pengawalan dilakukan oleh BI maupun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memasuki sistem dan proses pembayaran semakin cepat.
QRIS diperkenalkan pula oleh Jokowi sebagai alat transaksi efisien terutama di antar negara ASEAN, di bidang UMKM dan pariwisata.
Gubernur BI Perry Warjiyo juga menyampaikan bahwa dalam upaya komitmen bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan internasional, serta penguatan kerjasama internasional khususnya di ASEAN, maka diluncurkan KKP dan QRIS
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjadi dasar peluncuran KKP Domestik.
Melalui interkoneksi QRIS yang telah didukung oleh 85 penyelenggara dan 20,3 juta merchant (90 persen UMKM), maka implementasi KKP Domestik tersebut dilakukan.
Perry mengatakan bahwa per hari ini QRIS sudah implementasi penuh dengan Thailand. Sedangkan dalam waktu dekat ini akan diimplementasikan Malaysia dan Singapura.
