Jakarta, Retensi.id – Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi semakin nampak. Penyesuaian harga BBM untuk menekan pembengkakan subsidi semakin serius dilakukan pemerintah.
Perhitungan dan pembahasan terkait kebijakan yang tepat terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut sebagai pencarian solusi atas meningkatnya masalah subsidi energi yaitu kenaikan harga BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR.
Di Kementerian Koordinator Perekonomian, ada rapat lintas kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto untuk perhitungan kenaikan harga yang disesuaikan dengan dampaknya terhadap inflasi.
Arifin pada Rabu (24/8/2022) mengungkapkan bahwa skema yang tepat sedang dicari oleh pemerintah untuk melakukan exercise terhadap harga BBM.
Dalam menentukan kebijakan subsidi energi, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah dampaknya terhadap kenaikan tingkat inflasi.
Arifin mengatakan, tingkat inflasi Indonesia terakhir kali berada di level 4,94%. Kontribusi kenaikan harga energi cukup besar, yaitu sekitar 1,6% dikarenakan pergerakan yang cukup pesat di sektor transportasi.
Sebagai opsi dalam menekan kebijakan subsidi, pemerintah melakukan pembahasan terkait beberapa hal. Pertama, adanya proses digitalisasi di SPBU sebagai perencanaan program pembatasan BBM Subsidi. Kedua, kebijakan pemberian subsidi tepat sasaran berbasis orang.
Ketiga, penegakan hukum terkait penyaluran subsidi di lapangan. Terakhir, opsi kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi.
Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (24/8/2022) saat usai rapat terbatas di Istana Presiden, mengungkapkan bahwa isu pencabutan subsidi BBM tengah didiskusikan oleh jajaran menteri.
Sri Mulyani mengatakan bahwa hasil diskusi akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Namun belum ada rencana pencabutan subsidi.
