Jakarta, Retensi.id – Kelanjutan proyek besar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai cukup mengherankan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).
Pembangunan IKN di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur dilanjutkan saat perekonomian global dan domestik sedang dalam ketidakpastian. Hal ini dapat menyebabkan minat investasi swasta yang rendah terutama investor dari luar negeri.
Pembiayaan dalam pembangunan IKN yang berlanjut hanya akan bergantung pada modal negara. Hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi hambatan konsolidasi fiskal di Indonesia.
Saat ini dalam proyek pembangunan IKN juga belum nampak adanya pembiayaan dari pihak swasta. Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa perkiraan dana Rp466 triliun dibutuhkan dalam pembangunan tersebut.
Padahal porsi 80% sangat diperlukan berasal dari modal investor, sedangkan porsi 20% dari nilai proyek berasal dari APBN.
Yose dalam media briefing bertema Membedah Arah dan Strategi Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Senin (22/8/2022) mengatakan bahwa kemampuan swasta global dari luar negeri tidak akan tinggi akibat adanya krisis keuangan global. Sedangkan kebutuhan modal untuk pembangunan sangatlah besar seiring adanya krisis.
Jika APBN diandalkan oleh pemerintah, maka akan terjadi peluang penggunaan alternatif pendanaan dari sumber lain. Misalnya dari pajak maupun utang.
Kondisi perekonomian global dikhawatirkan dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi geopolitik global.
Yose juga mengkhawatirkan nasib proyek IKN kedepannya, yaitu proyek yang too big to fail (terlalu besar untuk gagal -red). Artinya kalau dilanjutkan maka diperlukan biaya besar, namun kalau tidak dilanjutkan maka biaya yang telah tertanam terlalu besar dan tidak bisa ditinggalkan.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Jokowi pada 16 Agustus dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR, mengatakan tentang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Keberlanjutan pembangunannya merupakan salah satu dari lima agenda besar pemerintah. Keberadaan IKN diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru oleh Presiden Jokowi.