Depok, Retensi.id – Wali Kota Depok Mohammad Idris beserta Wakilnya Imam Budi Hartono, diberi mosi tidak percaya oleh 38 anggota DPRD Depok.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok Ikravany Hilman menyampaikan, terdapat fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, dan PKB-PSI, kecuali PKS yang memberi mosi tidak percaya.
Kondisi tersebut merupakan kelanjutan dari permasalahan pada sidang 27 April 2022 kemarin.
Ketua DPRD Kota Depok Tengku Muhammad Yusufsyah Putra tidak diperkenankan memimpin Sidang Rapat Paripurna pada Selasa (10/5/2022). Wakil Ketua DPRD Kota Hendrik Tangke Allo menyampaikan bahwa tuntutan itu diberikan oleh enam fraksi agar sidang dapat berjalan kondusif.
Pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan sidang dalam Rapat Paripurna (April) dijadikan sebagai pembelajaran sehingga agenda Sidang Paripurna tersebut harus berjalan. Hendrik menyampaikan bahwa menerima dengan lapang jika sidang itu tetap dipimpin oleh Ketua DPRD sembari menunggu hasil sidang terkait pelanggaran tata tertib dan kode etik dari BKD (Badan Kehormatan Dewan).
Dengan hak DPRD, para anggota fraksi mempertanyakan mekanisme beberapa program dan kebijakan Pemerintah Kota Depok di bawah pimpinan Idris dan Imam. Hak interpelasi maupun hak angket DPRD Kota Depok akan menjadi ujung dari mosi tidak percaya.
Pelaksanaan Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi ASN diberikan mosi. Menurut penuturan Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi, terdapat kejanggalan, ketidaktransparansi, dan politisi program KDS untuk kepentingan penguasa. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasil evaluasi dan pengawasan Komisi D, termasuk pula anggota DPRD di luar anggota komisi.
Salah satu contoh adanya ketidaktransparansi pelaksanaan program KDS yaitu masyarakat tidak miskin yang menerima. Selain itu, koordinator lapangan menunjuk masyarakat secara langsung tanpa pembicaraan DPRD Komisi D untuk program rumah tidak layak huni.
Terkait saratnya politisi, KDS secara fisik berwarna putih kombinasi oranye dan bergambar Wali Kota Depok. Padahal di daerah lain yang telah menerapkan program serupa, kartu tidak ada gambar Petinggi.
