Jakarta, Retensi.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjabat kepala daerah yang akan bertugas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 harus bekerja secara maksimal.
Sebelum digantikan oleh kepala daerah yang dipilih rakyat pada 2024, maka pemerintah harus melakukan pemilihan penjabat kepala daerah secara selektif supaya bisa menempatkan orang dengan kemampuan terbaik untuk memimpin.
Kader PDI Perjuangan ini meminta agar pemerintah melakukan seleksi yang transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.
Penguasaan kebutuhan sosial dan ekonomi dari daerah yang akan dipimpin harus sudah dimiliki oleh para penjabat kepala daerah. Terlebih dari dampak Covid-19 saat ini, masyarakat masih membutuhkan pemulihan ekonomi yang super cepat.
Meski hanya akan menjabat sementara, Puan menuturkan bahwa penjabat kepala daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan all out, Senin (18/4/2022).
Kloter pertama, 101 penjabat kepala daerah di lima provinsi, enam kota, dan tiga kabupaten akan mulai bertugas pada pertengahan Mei mendatang. Sedangkan pada tahun 2023, Puan menyampaikan, akan ada 171 penjabat yang memimpin sementara di pelbagai daerah.
Tanpa menunggu masa jabatan habis (masa tugas ada yang hampir separuh masa jabatan kepala definitif), Puan mengimbau harus dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Puan menegaskan agar para penjabat kepala daerah melakukan kewajiban secara tidak serampangan. Harus dilakukan evaluasi dan tindak tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap penjabat yang didapati mengambil keuntungan dari jabatannya.
Puan menegaskan bahwa sebagai kompensasi jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah, bukan dipilih rakyat, maka pengawasan mutlak dilakukan secara super ketat.